GETAS KEPENDEM

“GERAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN PEMBERDAYAAN KPM PKH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

DASAR HUKUM

Inovasi ini mendasari :

1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu yang Bersumber dari Dana Insentif Fiskal di Kab. Wonogiri Tahun 2023
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial Kab. Wonogiri.
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Peatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PERMASALAHAN

Makro :

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial terbesar di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, seperti program besar lainnya, PKH juga dihadapkan pada berbagai permasalahan, terutama pada tingkat makro.

Berikut beberapa permasalahan makro yang seringkali dihadapi oleh program PKH:

1. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Dana

• Kebocoran anggaran: Dana PKH yang cukup besar berpotensi mengalami kebocoran akibat berbagai faktor seperti data penerima manfaat yang tidak valid, penyaluran yang tidak tepat sasaran, atau praktik korupsi.
• Alokasi dana yang tidak merata: Distribusi dana PKH antar daerah dan antar kelompok penerima manfaat seringkali tidak merata, sehingga tidak semua wilayah dan kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang sama.
• Biaya administrasi yang tinggi: Proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan PKH membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga mengurangi efektifitas program.

2. Sasaran dan Efektivitas Program

• Kesulitan dalam mengidentifikasi sasaran: Mengidentifikasi keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan dan memenuhi syarat PKH seringkali menjadi tantangan.
• Efektivitas jangka panjang: Meskipun PKH berhasil meningkatkan kesejahteraan jangka pendek, efektivitas jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan masih perlu dievaluasi lebih lanjut.
• Perilaku penerima manfaat: Beberapa penerima manfaat belum sepenuhnya memanfaatkan bantuan PKH untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti untuk pendidikan dan kesehatan anak.

3. Dampak Ekonomi

• Inflasi: Penyaluran dana PKH dalam jumlah besar dapat berpotensi meningkatkan permintaan agregat dan mendorong inflasi.
• Disinsentif bekerja: Adanya bantuan PKH dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk bekerja, terutama jika besaran bantuan dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
• Ketergantungan: Penerima manfaat dapat menjadi terlalu bergantung pada bantuan PKH, sehingga sulit untuk meningkatkan pendapatan sendiri.

4. Governance dan Akuntabilitas

• Koordinasi antar lembaga: Koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar lembaga terkait, dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program.
• Transparansi dan akuntabilitas: Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana PKH dapat memicu praktik korupsi dan sulitnya melakukan pengawasan.
• Perubahan kebijakan: Perubahan kebijakan yang terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian bagi penerima manfaat dan pelaksana program.

5. Peran Teknologi

• Digital divide: Tidak semua daerah memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi, sehingga kesulitan dalam memanfaatkan sistem penyaluran bantuan yang berbasis digital.
• Keamanan data: Penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan data penerima manfaat berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data.

Mikro :

Sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH setiap hari membeli sayur di pedagang sayur keliling. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH ) sejumlah 808 KPM setiap bulan rutin melaksanakan pertemuan Kelompok dan menerima materi P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) yang terdiri dari modul Ekonomi, modul Pendidikan, modul kesehatan, modul kesejahteraan lansia dan modul perlindungan anak, dari pendamping Sosial PKH belum cukup untuk memberikan pengarahan ke KPM (keluarga penerima manfaat) untuk mandiri.

2. ISU STRATEGIS

GLOBAL :

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program unggulan Indonesia dalam mengatasi kemiskinan, memiliki implikasi yang melampaui batas negara. PKH bukan hanya sekadar program domestik, tetapi juga menjadi sebuah model yang menarik perhatian komunitas internasional, khususnya dalam konteks pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Berikut beberapa isu strategis global yang terkait dengan PKH:

1. Model Pembangunan Sosial yang Inklusif

• Transfer tunai bersyarat: PKH menjadi contoh nyata bagaimana transfer tunai bersyarat (conditional cash transfer) dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak, ibu hamil, dan lansia.
• Pendekatan berbasis komunitas: Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan PKH menjadi model yang menarik untuk diadopsi oleh negara lain dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
• Integrasi sektoral: PKH yang mengintegrasikan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial, menjadi contoh bagaimana program sosial dapat dirancang secara holistik.

2. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

• Pengurangan kemiskinan: PKH berkontribusi signifikan dalam mencapai target SDGs terkait pengurangan kemiskinan ekstrem.
• Kesehatan: Syarat kesehatan dalam PKH mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
• Pendidikan: Syarat pendidikan dalam PKH mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah.

3. Pengelolaan Keuangan Publik

• Efisiensi anggaran: Pengelolaan dana PKH yang efektif dan efisien menjadi contoh baik dalam penggunaan anggaran untuk program sosial.
• Akuntabilitas: Sistem pengawasan dan akuntabilitas yang diterapkan dalam PKH dapat menjadi rujukan bagi negara lain dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan publik.

4. Perlindungan Sosial

• Jaring pengaman sosial: PKH berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, sebuah konsep yang semakin relevan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
• Pemberdayaan perempuan: PKH memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan, sejalan dengan upaya global untuk mencapai kesetaraan gender.

NASIONAL :

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang sangat strategis bagi Indonesia. Program ini tidak hanya berdampak pada tingkat individu dan keluarga, tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi pembangunan nasional.

Berikut beberapa isu strategis nasional yang terkait dengan PKH:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan

• Sasaran utama PKH: Mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan merupakan tujuan utama PKH. Isu ini sangat strategis karena berkaitan dengan pembangunan manusia yang berkelanjutan.
• Pemutusan rantai kemiskinan antar generasi: PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dengan mendorong peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

• Investasi pada anak: Syarat pendidikan dan kesehatan dalam PKH merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
• Kesetaraan gender: PKH memberikan perhatian khusus pada perempuan, sehingga berkontribusi pada upaya mencapai kesetaraan gender.

3. Pembangunan Daerah

• Pemberdayaan masyarakat: PKH dapat mendorong pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
• Pertumbuhan ekonomi daerah: Peningkatan daya beli masyarakat akibat PKH dapat memicu pertumbuhan ekonomi di daerah.

4. Ketahanan Sosial

• Jaring pengaman sosial: PKH berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi.
• Mitigasi risiko sosial: PKH dapat membantu mengurangi risiko sosial seperti stunting, putus sekolah, dan pernikahan dini.

5. Governance dan Akuntabilitas

• Penyelenggaraan pemerintahan yang baik: Pelaksanaan PKH yang efektif dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
• Penguatan sistem perlindungan sosial: PKH menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial nasional yang lebih luas.

LOKAL :

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program bantuan sosial bersyarat memiliki implikasi yang sangat signifikan di tingkat lokal. Implementasi PKH di setiap daerah memiliki tantangan dan dinamika yang berbeda-beda, sehingga memunculkan isu-isu strategis yang spesifik bagi masing-masing wilayah.

Berikut beberapa isu strategis lokal yang seringkali dihadapi dalam pelaksanaan PKH:

1. Akurasi Data dan Targeting

• Pendataan penduduk miskin: Keakuratan data penduduk miskin sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
• Perubahan kondisi sosial ekonomi: Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara dinamis dapat mempengaruhi data penerima manfaat.
• Koordinasi dengan data basis lain: Integrasi data PKH dengan data basis lainnya seperti data kependudukan dan data kesehatan sangat penting untuk meningkatkan akurasi.

2. Partisipasi Masyarakat

• Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan: Memastikan masyarakat aktif dalam mengawasi pelaksanaan PKH untuk mencegah penyimpangan.
• Peningkatan kesadaran masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi kesejahteraan keluarga.
• Pembentukan kelompok usaha produktif: Memfasilitasi pembentukan kelompok usaha produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

METODE PEMBAHARUAN

Kondisi SEBELUM adanya Inovasi GETAS KEPENDEM adalah sebagai berikut:

1. 1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH melaksanakan pertemuan rutin setiap bulan.
   2. Pemberian arahan penggunaan bantuan sosial PKH.
   3. Menerima materi P2K2 (pertemuan peningkatan kemampuan Keluarga) yang terdiri dari 5 modul.
   4. belum ada pemberdayaan di keluarga penerima manfaat (KPM) PKH sejumlah 808 KPM.

Kondisi SETELAH adanya Inovasi GETAS KEPENDEM adalah sebagai
berikut :

1. Kpm semakin rajin mengikuti kegiatan pertemuan rutin setiap bulan.
2. Pemberian arahan penggunaan bantuan sosial PKH sepenuhnya digunakan sesuai kategori, penghasilan lain dari keluarga disisihkan untuk ditabung.
3. Materi P2K2 modul ekonomi sesi memulai usaha menjadi lebih menarik bagi KPM
4. Pendamping memberi motivasi dan arahan ke pada KPM untuk kegiatan pemberdayaan disesuaikan dengan kondisi geografis dan mayoritas sebagai petani untuk memelihara kambing yang kelola dalam Kelompok Usaha bersama (KUBE) Mandiri.

4. Setelah KUBE kambing mandiri berjalan dengan baik, KUBE terbaik pendamping usulkan untuk mendapat bantaun KUBE dari kementrian sosial. Kube bantuan Kementrian Sosial tahun 2020 yang berupa ternak kambing, selain masih aktif di ternak kambing, juga mengembangkan produksi dengan mengolah kotoran ternak kambing menjadi pupuk kohe (kotoran hewan) yg melalui proses fermentasi.
5. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan sosial PKH, memiliki kebun sayur di pekarangan rumah “Kebun sayur Keluarga PKH “ yang wajib diterapkan setiap individu penerima PKH.
6. Selain memiliki Kebun sayur, KPM PKH juga memiliki kolam ikan lele dengan gorong-gorong.

KEUNGGULAN /KEBAHARUAN

Keunggulan kebaharuan inovasi ini adalah:

1. Kebaharuan pada inovasi ini yaitu
2. Keunggulan dari inovasi ini
3. Mampu Menghilangkan anggapan dari masyarakat bahwa penerima bantuan sosial hanya menerima bantuan saja.
4. Mampu membuktikan bahwa keluarga yang berstatus pendidikan rendah mampu merubah pola pikir menjadi lebih maju dan mandiri.
5. Bisa memberikan contok kepada masyarakat umum terkait pemanfaatan lahan pekarangan.
6. Bisa membuktikan bahwa kube mandiri ternak kambing dengan pendampingan oleh pendamping PKH dapat berkembang baik, bermanfaat bagi anggota kelompok .
7. Dengan Pendampingan oleh Pendamping PKH membuktikan bahwa  bersama kelompok mampu  memunculkan ide baru  yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat umum.

CARA KERJA INOVASI

Dalam pertemuan rutin setiap bulan, pendamping memberikan arahan penggunaan bantuan sosial PKH di sesuaikandengan kategori (ibu Hamil, balita, Anak usia Sekolah, lansia dan disabilitas) sehinggan penghasilan keluarga di sisisihkan untuk ditabung untuk kegiatan pemberdayaan KPM PKH yaitu :

1. Kubbe ternak Kambing mandiri.

Berawal dari penyisihan penghasilan keluarga yang secara rutin ditabung sehingga dapat membentuk kelompok KUBE mandiri yang berupa kambing. Di Kecamatan Batuwarno terdiri dari 19 Kelompok PKH terdapat Kelompok KUBE mandiri Sebanyak 20 KUBE Mandiri, dengan 36 Induk kambing, engan sistem perguliran induk.

2. Kelompok Kube Ternak Kambing bantuan kementrian Sosial tahun 2020 di dua kelompok Kube yaitu,
3. Kelompok Kube Berkah Abadi Kelurahan Selopuro
4. Kelompok Kube Sumber Rejo DesA Sumberejo

Keduanya mengembangkan Kube dengan mengolah kotoran ternak Kambing menjadi pupuk organik melalui proses fermentasi. Pupuk di kemas dalam kemasan plastik 2 Kg seharga 6.000,00

3. Kebun sayur Keluarga PKH.

Pendamping PKH mewajibkan kepada KPM untuk memiliki kebun sayur di pekarangan rumah. Dengan tujuan mengurangi pengeluaran pembelian sayur setiap harinya. Uang yang sebelumnya digunakan untuk membeli sayur sehari hari digunakan untuk membeli paket kebun sayur yang terdiri dari bibit, jaring, polibek dan paranet.

4. Kolam ikan (lele)

Setelah adanya kebun sayur setiap KPM PKH yang berkembang selain dikonsumsi sehari-hari sebagai ketahanan pangan, juga di jual ke pasar dan hasil dari penjualan sayur ditabung dengan rencana untuk pembuatan kolam lele. Setelah hasil penjualan sayur mencukupi, lalu dibelikan gorong-gorong dan benih lele di setiap KPM PKH. Setiap KPM PKH memiliki Kolam Ikan (lele) dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan protein hewani keluarga.

DAMPAK

Dampak yang dirasakan dengan penerapan inovasi GETAS KEPENDEM adalah :

1. Kelompok KUBE Kambing mandiri yang sebelumnya tidak memiliki kambing menjadi memiliki kambing. hak kambing dari pemelihara setelah berkembang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dasar
2. Hasil pengembangan pupuk kohe kambing di 2 kelompok Kube di kembangkan kembali dalam bentuk tanaman media polybek dengan sistem kaliper yang memeiliki unggulan hemat air, perawatan mudah sangat cocok pada musim kemarau.
3. Kebun sayur keluarga PKH dapat menekan pengeluaran pembelian sayuran di setiap harinya, terpenuhinya kebutuhan sayur keluarga yang aman dari pestisida, dapat menambah penghasilan keluarga dari penjualan sayuran.
4. Dengan adanya kolam ikan lele dalam kebun sayur Keluarga PKH dapat memenuhi kebutuhan protein hewani keluarga, membiasakan keluarga gemar makan ikan dan air kurasan kolam ikan (lele) dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk menyiram kebun sayur.